MAKALAH LEGAL ETIK KEPERAWATAN DAN KASUS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam pelayanan kesehatan dan tindakan yang manusiawi semakin meningkat, sehingga diharapkan adanya pemberi pelayanan kesehatan dapat memberi pelayanan yang aman, efektif dan ramah terhadap mereka. Jika harapan ini tidak terpenuhi, maka masyarakat akan menempuh jalur hukum untuk membelahak-haknya.
Kebijakan yang ada dalam institusi menetapkan prosedur yang tepat untuk mendapatkan persetujuan klien terhadap tindakan pengobatan yang dilaksanakan. Institusi telah membentuk berbagai komite etik untuk meninjau praktik profesional dan memberi pedoman bila hak-hak klien terancam. Perhatian lebih juga diberikan pada advokasi klien sehingga pemberi pelayanan kesehatan semakin bersungguh-sungguh untuk tetap memberikan informasi kepada klien dan keluarganya bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.
Selain dari pada itu penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi. Terjadinya pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradgima sehat yang lebih holistic yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996), maka perawat berada pada posisi kunci dalam reformasi kesehatan ini. Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa 40%-75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Gillies, 1994), Swansburg dan Swansburg, 1999) dan hampir semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lain dilakukan oleh perawat. Hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI tentang kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005) dan 60% tenaga kesehatan adalah perawat yang bekerja pada berbagai sarana/tatanan pelayanan kesehatan dengan pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, merupakan kontak pertama dengan sistem klien.

1.2.      Tujuan Penulisan
  Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

Tujuan Umum
Mahasiswa mampu memahami konsep legal etik keperawatan.

Tujuan Khusus
Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami difinisi etika
Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami Isi dari prinsip–prinsip legal dan etis
Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami Masalah Legal Dalam Keperawatan
Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami Landasan Aspek Legal Keperawatan
Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami Aplikasi Aspek Legal Dalam Keperawatan
Mahasiswa mampu mengetahu dan memahami contoh kasus terkait dengan etik dan legal beserta penyelesaiannya.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS

2.1.   Konsep Legal Etik

            Pengertian Etika keperawatan (nursing ethic) merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan.
            Aspek Legal Etik Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang keperawatan.
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat sebagai profesi dan bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja membutuhkan kesabaran. Kemampuannya untuk ikut mengatasi masalah-masalah kesehatan tentu harus juga bisa diandalkan.
International Council of Nurses (ICN) mengeluarkan kerangka kerja kompetensi bagi perawat yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang Professional, Ethical and Legal Practice, bidang Care Provision and Management dan bidang Professional Development “Setiap profesi pada dasarnya memiliki tiga syarat utama, yaitu kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan yang ekstensif, komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya, dan memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat”. (Budi Sampurna, Pakar Hukum Kesehatan UI 2006)
Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kristis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional.

2.2.   Isi dari prinsip – prinsip legal dan etis adalah :
a. Autonomi ( Otonomi )
            Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

b. Beneficience ( Berbuat Baik )
            Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang,dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

c. Justice ( Keadilan )
            Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai inidirefleksikan dalam prkatek profesional ketika perawat bekerja untuk terapiyang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. d. Nonmal eficience ( Tidak Merugikan ) Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien.

e. Veracity ( Kejujuran )
            Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran.

f. Fidellity (Metepati Janji)
            Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien.

g. Confidentiality ( Kerahasiaan )
            Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien.

h. Accountability ( Akuntabilitas )
            Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang professional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.

 i. Informed Consent
            “Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin.  Jadi “informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian “informed consent” dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.

2.3. Masalah Legal Dalam Keperawatan
       Hukum dikeluarkan oleh badan pemerintah dan harus dipatuhi oleh warga negara. Setiap orang yang tidak mematuhi hukun akan terikat secara hukum untuk menanggung denda atau hukuman penjara. Beberapa situasi yang perlu dihindari seorang perawat :
a) Kelalaian
       Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan cara   tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak            melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan   cedera.
b) Pencurian
       Mengambil sesuatu yang bukan milik anda membuat anda bersalah karena           mencuri. Jika anda tertangkap, anda akan dihukum. Mengambil barang yang tidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian.
c) Fitnah
       Jika anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan orang     tersebut, anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika anda             menyatakan secara verbal atau tertulis.
d) False imprisonment
       Menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan pelanggaran hukum atau false imprisonment. Menggunakan restrein fisik atau bahkan   mengancam akan melakukannya agar pasien mau bekerja sama bisa juga      termasuk dalam false imprisonment. Penyokong dan restrein harus digunakan        sesuai dengan perintah dokter
e) Penyerangan dan pemukulan
       Penyerangan artinya dengan sengaja berusahan untuk menyentuh tubuh orang    lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti secara    nyata menyentuh orang lain tanpa ijin.Perawatan yang kita berikan selalu atas ijin     pasien atau informed consent. Ini berarti pasien harus mengetahui dan menyetujui           apa yang kita rencanakan dan kita lakukan.
f) Pelanggaran privasi
       Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya.    Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah    tindakan yang melawan hukum.
g) Penganiayaan
       Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat anda terikat         secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta perawat     untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien. Setiap orang dapat         dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang paling rentan. Biasanya,     pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung jawab terhadap        penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang menganiaya         ornag lain yang lemah atau rapuh, tetapi hal ini terjadi. Beberapa orang merasa             puas bisa mengendalikan orang lain. Tetapi hampir semua penganiayaan berawal       dari perasaan frustasi dan kelelahan dan sebagai seorang perawat perlu menjaga        keamanan dan keselamatan pasiennya.

2.4. Landasan Aspek Legal Keperawatan
 Landasan aspek legal keperawatan adalah undang-undang keperawatan
            Aspek legal Keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawat yaitu Surat Ijin Kerja (SIK) bila bekerja di dalam suatu institusi dan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) bila bekerja secara perorangan atau berkelompok.
            Kewenangan itu, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Namun, memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Seperti juga kemampuan yang didapat secara berjenjang, kewenangan yang diberikan juga berjenjang.
            Kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam bidang tertentu yang memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui. Dalam profesi kesehatan hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan kedokteran. Sementara itu, kewenangan yang bersifat khusus dalam arti tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu diserahkan kepada profesi masing- masing.

2.5. Aplikasi Aspek Legal Dalam Keperawatan
            Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lain, antar kelompok manusia, maupun antara manusia dengan kelompok manusia. Hukum dalam interaksi manusia merupakan suatu keniscayaan (Praptianingsih, S., 2006).
            Berhubungan dengan pasal 1 ayat 6 UU no 36/2009 tentang kesehatan berbunyi : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”
            Begitupun dalam pasal 63 ayat 4 UU no 36/2009 berbunyi “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”. Yang mana berdasarkan pasal ini keperawatan merupakan salah satu profesi/tenaga. kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan Pelayanan keperawatan di rumah sakit meliputi : proses pemberian asuhan keperawatan, penelitian dan pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini proses pemberian asuhan keperawatan sebagai inti dari kegiatan yang dilakukan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian-penelitian yang menunjang terhadap asuhan keperawatan, juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang diperoleh melalui pendidikan dimana hal ini semua bertujuan untuk keamanaan pemberian asuhan bagi pemberi pelayanan dan juga pasien selaku penerima asuhan.
            Berdasarkan undang-undang kesehatan yang diturunkan dalam Kepmenkes 1239 dan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan keperawatan. Adapun kegiatan yang secara langsung dapat berhubungan dengan aspek legalisasi keperawatan :
1)         Proses Keperawatan
2)         Tindakan keperawatan
3)         Informed Consent

            Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dengan jelas apa hak, kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya serta memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan tenaga perawat. Hak dan kewajiban perawat ditentukan dalam Kepmenkes 1239/2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor Y.M.00.03.2.6.956

BAB III
PEMBAHASAN

3.1Kasus
Seorang laki-laki usia 15 tahun dibawa ke UGD karena mengalami dehidrasi berat dan mendapat terapi pemasangan infus. Setelah dilakukan beberapa kali penusukan oleh perawat, pemasangan infus gagal dilakukan sehingga dibagian tangan dan kaki klien kebiruan. Keluarga klien mengadukan ke bagian komite etik untuk meminta pertanggungjawaban perawat

3.2Penyelesaian Kasus

BAB IV
PENUTUP

4.1  KESIMPULAN

                 Aspek Legal Etik Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang keperawatan.
            Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kristis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional.

4.2 SARAN

1.     Perlunya kehatian-hatian seseorang tentunya keperawatan dalam melakukan suatu tindakan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menyababkan kejadian yang fatal akibatnya.

2.     Adanya berbagai pendekatan yang bersifat persuasif, konsultatif dan partisipatif semua pihak (Stake Holder) yang terkait dalam penyelenggaran Praktik Keperawatan berorientasi kepada pelayanan yang bermutu.

3.     Perlu adanya peraturan perundang-undangan dibidang keperawatan yang diselenggarakan oleh tenaga keperawatan dapat mengayomi dan bersikap mendidik sekaligus bersifat menghukum yang mudah dipahami dan dilaksanakan, karena penyelenggaraan praktik keperawatan menyangkut berbagai pihak sehingga yang terkait hendaknya bersifat proaktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut

4.     Setelah mengatahui perkembangan UU yang mengatur tentang praktek keper awatan, sebagai calon perawat atau mahasiswa keperawatan harus meningkatkan mutu belajar agar memiliki kemampuan berpikir rasional dalam menyalankan tugas sebagai perawat profesional.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/nslutfi90/tugas-legal-etik-kelompok-4-sp-ikd-1